PBNU Bentuk PT BUMN Buat Kelola Tambang dari Pemerintah
- IST
Jakarta, VIVA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah membentuk perusahaan pertambangan PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN).
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa perusahaan itu didirikan untuk mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.
"Soal SDM yang kita punya, kita sudah bikin PT-nya, kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah bendahara umum dan juga pengusaha tambang. Yang kita bentuk Itu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, dikutip dari siaran YouTube pada Selasa, 7 Januari 2025.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta
- TVNU
Gus Yahya menyebut PBNU sudah menerima WIUPK mencakup wilayah seluas 25.000 hingga 26.000 hektare di Kalimantan Timur. Ia mengaku, proses pengurusan izin dan persyaratan yang diperlukan untuk eksplorasi sedang berjalan.
"Wilayah izin usaha pertambangannya sudah terbit, tapi untuk izin eksplorasinya masih dalam proses," kata dia.
Ia kembali menjelaskan bahwa PT BUMN yang didirikan itu merupakan bentukan dari pengurus dan warga NU. Saham perusahaan itu sepenuhnya berada di bawah koperasi tersebut. Langkah ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Presiden, yang mengharuskan WIUPK dikelola oleh badan usaha berbasis koperasi.
"Sebetulnya di lingkungan NU itu sendiri udah banyak manusia, sumber daya manusia yang unggul yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja," kata Gus Yahya.
"Sekarang ini misalnya kita sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional, ada yang bekerja di level manajemen perusahaan industri pesawat terbang, ada yang di industri keuangan, dan macam-macam industri teknologi tinggi yang lain," sambungnya.
PBNU, kata dia, masih harus mengurus persyaratan administratif, termasuk studi lingkungan dan pemenuhan komitmen jaminan reklamasi. Gus Yahya menekankan bahwa reklamasi dan tanggung jawab lingkungan menjadi prioritas.
"Pemerintah mewajibkan jaminan reklamasi yang besar, sehingga kami perlu mencari investor yang bisa membantu pendanaan untuk memenuhi kewajiban tersebut," kata dia.
Di sisi lain, PBNU paham pentingnya menjaga keberlanjutan usaha dan menghindari kerugian. "Jangan sampai NU rugi. Tentu saja harus ada keuntungan dan pengembangan usaha yang baik," jelasnya.
