Pemerintah Bakal Siapkan Total 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis pada 2025
- VIVA/Rahmat Ilham
Jakarta, VIVA – Pihak Istana Negara menyebutkan bakal ada 5.000 dapur yang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia, berikut 5.000 anggota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2025.
“Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Dapur tersebut nantinya bakal dipimpin oleh seorang anggota SPPG. Adapun target 5.000 dapur tersebut dipastikan terlaksana di tahun 2025 ini.
“Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, makan bergizi gratis nasional perdana akan mengoperasikan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG nantinya akan dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.
"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasioanl, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," katanya.
Satuan dapur tersebut juga dilengkapi seorang ahli gizi dan akuntan agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Bersamaan dengan itu juga akan ada 1 orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan 1 orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosedurnya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ratusan satuan dapur ini tidak hanya mengurus persiapan makanan, namun hingga hasil limbah makanan. "190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi, dan pengelolaan ini tidak hanya sekadar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur sampai ke pengolahan limbah sisa hasil makanan dan sampah dapur," katanya.