Politikus PKB Sebut Biaya Haji 2025 Masih Bisa Diturunkan, Coret Pengeluaran Tak Efisien

Ilustrasi ibadah haji.
Sumber :
  • MCH 2023

Jakarta, VIVA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin menilai masih ada celah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa turun. Salah satunya dengan mencoret deretan pengeluaran yang tidak efisien. 

Eks Penyidik KPK Ngaku Dicecar soal Keterlibatan Yasonna Laoly di Kasus Harun Masiku

Gus An’im, sapaan akrab An’im Falachuddin, menjelaskan ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya, biaya penerbangan yang bisa ditekan semaksimal mungkin agar lebih murah tanpa mengurangi kualitas pesawat yang akan digunakan untuk mengakomodir jamaah haji ke Tanah Suci. 

“Saya kira harus dibicarakan lebih lanjut agar biaya penerbangan dan akomodasi lebih murah untuk langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya, Sabtu, 4 Januari 2025. 

KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Bakal Ditahan?

Selain pos biaya penerbangan, lanjut Gus An’im, pengeluaran katering juga bisa diefisienkan tanpa mengurangi kualitas. Paling pokok katering jemaah harus memenuhi kecukupan gizi dan kebersihan serta bisa dikonsumsi jemaah haji lanjut usia yang memiliki kebutuhan tertentu. “Katering juga bisa ditekan lagi harganya tapi tidak mengurangi kualitas,” kata Politikus PKB ini.

Ilustrasi ibadah haji.

Photo :
  • MCH 2023
Kader PDIP Maria Lestari Sempat Diajukan Hasto PAW DPR RI, Bakal Diusut KPK?

PKB, menurut Gus An’im, sepakat jika pembiayaan yang dikeluarkan jamaah haji 60 persen, sedangkan pembiayaan dari nilai manfaatnya 40 persen. “Kalau bisa 50:50 untuk biaya yang dikeluarkan jemaah haji dan pengeluaran dari nilai manfaat,” ujarnya. 

Selain itu, Gus An’im menekankan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus bisa melakukan terobosan terkait pembiayaan haji sehingga dalam jangka panjang biaya haji tidak semakin membebani jemaah haji Indonesia. “BPKH dipisah dari Kemenag untuk bisa berikan investasi tapi malah belum terlihat hasilnya,” kata Gus An’im.

Biaya yang juga bisa ditekan yakni meminimalisir pelaksanaan manasik oleh Kemenag kepada jemaah haji. Hal ini karena Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) kerap melakukan manasik haji bahkan tidak hanya jelang keberangkatan tapi rutin dilakukan beberapa bulan sebelumnya. 

Sebaiknya, menurut dia, manasik haji yang dilakukan oleh Kemenag diberikan juga kepada jemaah haji cadangan yang kerap tidak sempat mengikuti pelaksanaan manasik haji karena pemberitahuan keberangkatan yang mendadak. “Setidaknya, pas ada panggilan haji, walaupun cadangan, tetap dilakukan  kegiatan manasik,” ujarnya.

Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.

Ketua Panja Sebut Presiden Prabowo Segera Teken Keppes Biaya Haji 2025

Keputusan Presiden (Keppres) biaya jemaah haji 1446 H/2025 M sejumlah Rp 55,4 juta segera diteken Presiden RI Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
8 Januari 2025