Wacana Libur Sekolah Selama Bulan Puasa, Ketum PBNU Jawab Begini
- TVNU
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, angkat bicara soal munculnya wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan. Kiyai yang akrab disapa Gus Yahya mengatakan, kebijakan libur sekolah selama satu bulan penuh saat Ramadhan, pernah diterapkan. Namun, kebijakan tersebut perlu dievaluasi jika harus diterapkan kembali.
"Sekolah libur sebulan penuh sudah pernah, tidak libur juga sudah pernah. Kita sudah tahu apa yang kemudian bisa dilakukan selama liburan itu sehingga saya kira ada evaluasi-evaluasi sejauh mana waktu libur selama Ramadhan itu memang bisa bermanfaat bagi anak-anak sekolah," jelas Gus Yahya dalam konferensi pers, Jumat, 3 Januari 2024.
Mantan Juru Bicara Presiden RI ke-3 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu lantas mencontohkan, saat kebijakan libur tersebut diterapkan beberapa tahun lalu. Saat itu anak-anak sekolah diminta untuk ikut salat tarawih dan mengumpulkan tandatangan sang imam dengan tujuan agar ibadannya lebih tekun.
"Kalau di pesantren, malah Ramadhan itu lebih banyak ngajinya. Kalau di luar Ramadhan, ngaji paling sehari tiga kali, ba'da Subuh, waktu Dhuha, kemudian abis Maghrib atau Isya," ungkap dia.
"Tapi kalau Ramadhan itu sehari bisa enam, tujuh kali ngajinya. Bisa sampai jam 12 malam menjelang sahur baru selesai, jadi idenya memanen barokah sebesar-besarnya dari bulan Ramadhan," sambungnya.
Dia meminta pemerintah untuk memikirkan kegiatan yang akan dilakukan anak-anak sekolah, jika diliburkan saat Ramadhan. Terlebih, bagi anak-anak yang non-muslim.
"Nah kalau ikut libur disuruh apa (saat) Ramadhan juga harus dipikir, jadi ini bukan soal libur nggak libur, tapi libur untuk apa. Nah ini yang harus dibangun modelnya," pungkas Gus Yahya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo HR Muhammad Syafi'i membenarkan ada wacana untuk menerapkan kebijakan libur sekolah selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan.
Hal itu dikatakan Romo saat dikonfirmasi awak media ihwal kabar bahwa pemerintah akan menerapkan kembali kebijakan yang sempat berlaku pada era Presiden Gus Dur.
“Sudah ada wacana,” kata Romo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Meski begitu, Romo menyebutkan, belum ada pembahasan lebih lanjut soal wacana tersebut, khususnya di lingkungan Kemenag RI. “Kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ujarnya.
