Konflik Tambang Blok Tanamalia, Legislator PKS Berharap Vale Indonesia Beri Solusi Warga Terdampak

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bachtiar
Sumber :
  • Ist

Luwu, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Ismail Bachtiar menyoroti konflik sengketa lahan yang melibatkan warga Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan perusahaan pertambangan Nikel PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia. 

MK Terima 314 Permohonan Sengketa Pilkada, Sidang Perdana 8 Januari 2025

Ismail yang merupakan legislator dari Dapil Sulsel 2 itu langsung mengunjungi wilayah sengketa tersebut setelah menempuh perjalanan darat dan laut selama 22 jam.

Melalui akun Instagram-nya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan bahwa kunjungannya bertujuan memahami situasi langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan pihak lain. 

Tawuran Berdarah di Jatinegara, 1 Orang Tewas Terkena Sajam

Ia menekankan pentingnya solusi yang adil untuk warga Tanamalia serta PT Vale Indonesia."Saya berharap PT Vale Indonesia dapat menghadirkan solusi terbaik untuk masyarakat yang terdampak," ujar Bachtiar. 

Ia juga mengungkapkan rencana mengadakan pertemuan di Jakarta pada Januari 2025 untuk membahas penyelesaian sengketa tersebut.

KPK Dalami Keterlibatan Dua Anggota DPR Hingga Yayasan Soal Kasus Korupsi CSR di Bank Indonesia

Dalam unggahannya pada 28 Desember 2024, Bachtiar menjelaskan bahwa area yang dikunjunginya merupakan bagian dari konsesi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia. 

Konflik terkait lahan tersebut disebut berkaitan dengan aktivitas perkebunan lada warga setempat. "Saya berharap warga tidak dirugikan dalam persoalan ini," tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa perhatian dan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak.

Sebagai mantan anggota DPRD Sulsel, Ismail Bachtiar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tercapai hasil yang adil bagi semua pihak. 

"PT Vale sebagai pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terdampak," pungkasnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya