DPD Soroti Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan siang bergizi oleh orang tua yang terjadi di sebuah sekolah yang sempat viral. Makanya, Filep meminta agar pelaksanaan program makan bergizi gratis ini diawasi di daerah-daerah.
“Kami memahami betul bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah,” kata Filep dikutip pada Selasa, 31 Desember 2024.
Siswa SD di Tangerang konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (Foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Karena, kata dia, ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan serta pelanggaran dalam implementasi program makan bergizi gratis di lapangan. “Padahal, program ini secara resmi akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang,“ ujar Senator asal Papua Barat ini.
Kata dia, program yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini bukan sekedar memberi makan gratis, tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa. Makanya, ia menyoroti soal anggaran yang dipatok sebesar Rp10.000 per porsi dari Rp15.000 sebelumnya.
Menurut dia, sulit untuk menebak menu yang akan disajikan dengan angka tersebut, mengingat inflasi, kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12% pada 2025 mendatang. Padahal, lanjut Filep, menu di setiap warung makan paket nasi, ayam dan sayur saja minimal Rp12.000.
“Selain soal harga, siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang,” ungkapnya.
Filep menyebut untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain, mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak. “Tetapi, tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” tegas dia.
Diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar 4 target utama yakni peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Kemudian balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Adapun, sasaran program tersebut dilakukan secara bertahap yang mana fokusnya pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Rencananya, tahun 2025 itu pelaksanaannya ditargetkan mencapai 40%. Tahun 2026, menjadi 80% dan tahun 2029 digenapkan targetnya menjadi 100%.
“Jadi, karena program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa menyasar sekitar 19,47 juta orang. Pemerintah telah lokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen,” katanya lagi.
Maka dari itu, Filep mengingatkan bahwa program ini murni gratis sehingga penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. Sehingga, kata dia, harus dipersiapkan secara matang program ini termasuk pengawasannya.
“Oleh karena itu, kami masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih, untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan uji cobanya agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” ucapnya.
Rencananya, lanjut dia, pihaknya akan melakukan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial RI dan beberapa pemangku kepentingan lain usai reses pada Januari 2025 mendatang, sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD RI terhadap program makan bergizi.
