Kader Nasdem Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia, Ini Kata Saan Mustopa

Anggota DPR RI Satori di KPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menghormati pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap salah satu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Satori terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

Kejagung Geledah Terminal BBM di Tanjung Gerem Cilegon Terkait Korupsi Minyak Pertamina

“Ya kita ikuti proses hukum saja, nanti saya akan cek semuanya,” kata Saan dilansir Antara pada Minggu, 29 Desember 2024.

Saan Mustopa di Kongres ke III Partai NasDem

Photo :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana
Penyidik Sita Dokumen Hingga CCTV saat Geledah Rumah Riza Chalid dan Kantor Anaknya

Menurut dia, tidak semua Anggota DPR RI bisa mengakses dana CSR tersebut. Untuk itu, dia meminta kepada Anggota DPR RI yang bisa mengakses CSR Bank Indonesia agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI ini berharap tidak ada masalah yang menimpa Anggota Fraksi Partai Nasdem yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia tersebut.

Kata Hashim Soal BI Bakal Suntik Rp130 Triliun hingga Rombongan Investor Asing Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Diketahui, Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa dua Anggota DPR RI terkait dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR Bank Indonesia.

Adapun, dua Anggota DPR RI yang diperiksa yaitu Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori. Namun, KPK belum menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan terhadap dua Anggota DPR RI tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi pada Jumat, 27 Desember 2024.

Lakspendam PBNU gelar konferensi pers soroti soal kasus korupsi besar yang belakang terjadi di Indonesia

Soroti Kasus Korupsi Jumbo, Lakspendam PBNU Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Maftuchan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tegas menciptakan pemerintahan yang bersih di tahun 2025. Tahun ini harus menjadi tahun bersih-bersih dari KKN.

img_title
VIVA.co.id
28 Februari 2025
img-logo
img-logo

Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut