Harvey Moeis dan Sandra Dewi Diduga Terdaftar BPJS Kesehatan PBI Khusus Masyarakat Miskin
- Instagram @sandradewi88
Jakarta, VIVA – Pasangan Harvey Moeis dan Sandra Dewi diduga terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang seharusnya dikhususkan untuk masyarakat miskin.
Hal tersebut diketahui dari tangkap layar yang beredar di media sosial menampilkan daftar kepesertaan BPJS Kesehatan PBI kelas tiga atas nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi.
BPJS Kesehatan PBI merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Warganet dapat mengetahui status keanggotaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi usai data diri Moeis tersebar di media sosial.
Salah satu akun X yang menyebarluaskan data pribadi tersebut yakni @opposite6892 pada Sabtu, 28 Desember 2024.
Berbekal data pribadi yang tersebar itu, warganet dapat mengecek status kepesertaan Moeis dan Sandra Dewi lewat layanan WhatsApp BPJS Kesehatan.
“Jangan galak-galak ke mereka gaes, mereka fakir miskin yang ditanggung pemerintah,” tulis akun X @irwndfrry.
Sebagai informasi, kemarahan publik hingga menyebarluaskan data pribadi Moeis mencuat usai Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto menjatuhkan hukuman 6,5 bulan penjara kepada terpidana kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp300 triliun itu.
Keputusan tersebut dibacakan Hakim Eko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 23 Desember 2024.
Vonis tersebut tentunya lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara.
Tapi, Hakim Eko Aryanto menilai hukuman 12 tahun tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan suami selebri Sandra Dewi itu.
Putusan ini dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kondisi kehidupan pribadi Harvey dan aspek relevan lainnya. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar sebagai bagian dari vonis tersebut.
Sontak putusan yang dikeluarkan oleh Eko Aryanto itu menuai berbagai reaksi dari masyarakat sekaligus memicu perdebatan dan membuka diskusi baru mengenai penerapan keadilan dalam kasus korupsi di Indonesia.
