KPK Puji Hasto Hormati Penetapannya sebagai Tersangka: Sikap Ideal dari Sekjen Partai Besar
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tetap menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka untuknya terkait kasus korupsi pemberian suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggot DPR RI. KPK angkat bicara terkait pernyataan tersebut.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebut bahwa sikap Hasto Kristiyanto yang menerima adanya proses hukum untuknya. Menurutnya itu merupakan sikap yang ideal untuk seorang Sekjen partai terbesar di Indonesia.
"Ya menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang terbesar ya di Indonesia," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat 27 Desember 2024.
Dia menuturkan bahwa sikap tersebut bisa ditiru oleh pihak lainnya yang tengah berperkara di lembaga antirasuah.
Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto
- IST
"Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum," kata Tessa.
 "Mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan tahap penuntutan dan persidangan," sambungnya.
Sebelumnya diwartakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi Harun Masiku. Ia menegaskan bahwa dirinya dan PDIP akan menaati peraturan hukum di Indonesia.
"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ujar Hasto dikutip dari keterangan video, Kamis, 26 Desember 2024.Â
Hasto mengatakan bahwa dirinya senantiasa mengkritik demokrasi yang ada di Indonesia. Ia mengaku suara rakyat tidak bisa dikebiri meski Indonesia dipimpin oleh kekuasaan otoriter.
"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," ujar dia.Â
Hasto pun kembali menyinggung soal upaya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, kata Hasto, jabatan presiden tiga periode.
Ia menilai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri senantiasa menjunjung tinggi demokrasi.
"Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan," ujar Hasto.
"Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum. Hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk," sambungnya.
