Strategi Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi Realisasikan Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu

Dedi Mulyadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)

Bandung, VIVA - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan langkah sederhana merealisasikan program makan bergizi gratis bagi pelajar di Jawa Barat.

Tidak Butuh Tim Transisi, Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi: Buat Apa Sih?

Seperti diketahui, untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar ini dialokasikan dengan harga Rp 10 ribu per porsi. Beberapa tempat sudah mulai menjalankan simulasi dan dinilai masih dalam batas normal untuk memenuhi kebutuhan gizi.

“Ya makan gratis kan kita sudah teralokasikan Rp 1 triliun, nah kemudian capaian dan efektifitasnya harus kita bangun bersama,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa 24 Desember 2024.

Prabowo Heran Profesor Tak Setuju Program Makan Bergizi: Ini Pintar atau Bodoh?

Dedi menekankan, asupan gizi lengkap dalam satu porsi tetap harus diutamakan dan kontrol mulai dari produksi hingga distribusi pembagian kepada para siswa.

“Misalnya gini, target dari makan bergizi gratis itu adalah agar anak-anak Indonesia itu memiliki kecukupan asupan pangan, baik protein, karbohidrat, maupun vitaminnya, kan gitu loh,” terangnya.

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Kemudian, untuk memenuhi komposisi gizi yang benar, lanjut Dedi, eksosistem sumber daya untuk program tersebut perlu dioptimalkan dari hulu ke hilir.

“Yang kedua adalah sirkulasi uang, agar uangnya berputar di tengah - tengah kehidupan masyarakat, sehingga nanti akan saya pantau efektifitas belanjanya, beli telurnya di mana, beli dagingnya di mana, beli berasnya dari mana,” katanya.

“Kita harapkan telur, daging, beras, sayuran, semuanya disuplai oleh para petani lokal Jawa Barat,” tambahnya.

Politisi Gerindra yang akrab disapa KDM itu juga memastikan, penyerapan anggaran untuk kebutuhan gizi dan stunting ini tidak difokuskan pada acara seremonial berkedok apapun untuk ASN.

“Belanja publik tapi serapan anggarannya menjadi belanja pegawai - pegawai juga. Misalnya Mendagri mencontohkan anggaran stunting Rp 8 miliar, kunjungan kerjanya Rp 2 miliar, pengawasannya, evaluasinya Rp 2 miliar, kan seperti itu nanti nggak boleh ada di provinsi, seperti itu,” tegasnya.

“Provinsi Jawa Barat bukan menara gading, tetapi dia hidup dalam denyut nadi kehidupan masyarakat Jawa Barat, sehingga programnya itu nanti bersenyawa dengan program di tingkat desa, di tingkat kabupaten kota, saling menguatkan,” tambahnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya