Prabowo Diminta Turun Tangan Lakukan Reformasi Birokrasi

Presiden Prabowo Subianto
Sumber :
  • Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA - Mantan Relawan Jokowi, Jay Octa mengajak seluruh elemen bangsa mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

Bertemu Presiden El-Sisi, Prabowo Ungkap Mesir Miliki Tempat Khusus di Hati Bangsa Indonesia

“Jajaran pemerintah di semua level mestinya bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu bekerja keras untuk menuju Indonesia Emas,” kata Jay dikutip pada Rabu, 18 Desember 2024.

Presiden Prabowo Subianto

Photo :
  • Sekretariat Presiden
Prabowo Disambut Presiden Mesir dengan Upacara Kenegaraan di Istana Al Ittihadiya

Karena, kata dia, masih ada beberapa keganjilan di sejumlah kementerian dan lembaga negara yang bisa menghambat laju pembangunan. Misalnya, pejabat publik yang kinerjanya dianggap buruk.

“Kita harus akui banyak pejabat yang mentalnya kurang baik, ada juga yang berkarir karena kedekatan dengan atasan dan tidak profesional,” ujarnya.

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ketua Umum Muhammadiyah Bilang Begini

Selain itu, lanjut dia, ada dugaan pejabat yang tidak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemudian, ada juga pejabat di beberapa kementerian yang hampir lebih dari 5 tahun menempati posisinya tapi belum diganti-ganti.

"Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti, pelayanan publik tidak berubah. Menyedihkan,” jelas dia.

Maka dari itu, Jay menilai sebenarnya reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan jika melihat kondisi tersebut. Sehingga, ia berharap pembenahan harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

"Presiden Prabowo harus melihat betul proses rekrutmen dan bidding di semua lembaga dan kementerian, tanpa terkecuali. Ada pejabat yang enggak ganti-ganti, walau menterinya sudah ganti tiga kali. Tidak ada regenerasi,” tegas dia.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024