Soroti Banyak Bunuh Diri karena Pinjol, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Benahi Regulasi

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam
Sumber :
  • YouTube/TVR Parlemen

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti banyaknya kasus pinjaman online (pinjol) yang menjerat masyarakat. Bahkan, belum lama terjadi satu keluarga bunuh diri lantaran permasalahan utang pinjol di Tangerang, Banten.

Gempa 7,3 Magnitudo di Vanuatu, Korban Meninggal Menjadi 14 Orang

Mufti menyebut ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus pinjol membuat betapa cepat pertumbuhan dan mudahnya masyarakat terjerat pada rentenir pinjol. Untuk itu, Mufti meminta pemerintah segera menyelesaikan regulasi terkait pinjol-pinjol yang kian merebak saat ini. 

"Korban Pinjol terus bermunculan karena dianggap sebagai solusi saat membutuhkan uang cepat tanpa ribet. Padahal, justru menyusahkan di kemudian hari dengan bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak jelas," kata Mufti, Rabu, 18 Desember 2024.

Anggota Polri Masih Perlu Senjata Api meski Ada Kasus-kasus Penyalahgunaan, Menurut DPR

Ilustrasi bunuh diri.

Photo :
  • Istimewa.

Selain itu, Mufti juga menyinggug pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak ketat, kendati banyak situs pinjol ilegal yang telah ditutup. Tapi di sisi lain, juga banyak pinjol yang kerap bermunculan.

Nihayatul Wafiroh Minta Kader Perempuan Bangsa Proaktif Mitigasi Bencana

“Tanpa pengawasan yang memadai dan sanksi yang tegas, akibatnya korban terus bermunculan. Pemerintah tak berdaya karena pinjol makin merajalela, rakyat menderita,” ujarnya.

Karena itu, Mufti menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah yang lebih tegas terkait pinjol karena semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Menurutnya, hal inu berdampak signifikan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, bahkan pada kasus kriminal.

“Berapa kali kita dengar ada kasus kekerasan bahkan hingga pembunuhan karena utang pinjol. Pemerintah seharusnya bisa melihat masalah pinjol ini merusak sendi-sendi kehidupan karena utang pinjol kerap membutakan nurani manusia,” ujarnya.

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD

Baleg DPR Tunggu Pemerintah Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pembahasan ihwal usulan Presiden tersebut bisa diajukan secara inisiatif oleh DPR RI.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024