Kapolri Ingin Pembentukan Direktorat PPA dan PPO Dukung Kesetaraan Gender
- Polri
Jakarta, VIVA -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melihat pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) sejalan dengan komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Saya kira dalam program Asta Cita sudah dimasukkan Cita yang keempat,” ujar dia, Selasa, 17 Desember 2024.
Dalam poin empat Asta Cita turut memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, juga penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- dok Polri
“Tentunya saya mengharapkan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO adalah bagian dari wujud nyata bagaimana kita terus mendorong kesetaraan gender," ujarnya.
Kapolri minta kepada seluruh Polisi Wanita (Polwan) supaya terus mengembangkan kemampuan diri dengan berkarir dan mencetak banyak prestasi hingga mencapai posisi puncak tertinggi.
"Tentunya saya selalu pesankan dan terus asah siapkan kemampuan yang baik, tunjukkan bahwa polwan tidak kalah dengan polki, dan saya yakin tidak kalah,” katanya.
"Tinggal diberikan kesempatan yang sama, disiapkan kader-kadernya dan tentunya ke depan apa yang diharapkan oleh polwan bisa terjadi, karena faktanya di Indonesia banyak wanita juga sudah berada di puncak kariernya," ujarnya.
Dengan semua hal itu, Kapolri merasa akan dapat berkontribusi untuk menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat 87 dalam laporan Indeks Kesenjangan Gender Global yang dirilis World Economic Forum.
"Kemudian kalau kita lihat dari posisi Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender, ini kita berada di peringkat 9 di Asia Timur dan Pasifik dan peringkat 87 dari 146 negara,” ujarnya.
Dia heran Indonesia menempati posisi rendah. Padahal perjuangan kesetaraan gender sudah dilakukan sejak dulu hingga kini.
“Ini juga tadi malam saya tanyakan ke staf saya kok bisa ya kita di peringkat itu, kenapa nggak bisa lebih tinggi lagi. Karena perjuangan kita sudah dari zaman dulu, dari zaman Ibu Raden Ajeng Kartini tapi kenapa posisi kita masih posisi seperti itu berarti masih banyak yang harus kita perjuangkan," katanya.
Kapolri Jamin Bantu BPOM Berantas Mafia Obat dan Makanan
Polri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyepakati MOU atau perjanjian kerja sama (PKS) antara dua lembaga.
