Sekjen Pemuda Muhammadiyah Desak PDIP Pecat Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku
- Istimewa/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik. Maruarar Sirait, mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memutuskan mengadakan sayembara untuk menangkap Masiku.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu bahkan menjanjikan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menemukan keberadaan buronan KPK tersebut.
Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo menyampaikan tanggapan terkait perkembangan kasus ini. Ia menilai KPK perlu segera mengambil langkah konkret untuk menangkap Harun Masiku, mengingat statusnya sebagai buronan yang telah berlangsung hampir lima tahun. Najih menekankan bahwa langkah ini penting untuk memastikan supremasi hukum tetap terjaga.
“KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum. Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik," tutur Najih pada Sabtu 14 Desember 2024.
Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo
- Istimewa
Selain itu, Najih juga menduga adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha menghambat proses hukum terhadap Harun Masiku. Ia meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum-oknum tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya duga ada pihak yang memang terus coba halangi proses hukum ini. Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP," Imbuhnya.
Najih secara khusus menyoroti sikap kader PDI-P terkait kasus ini. Ia mendesak agar tidak ada perlindungan terhadap Harun Masiku. Tak hanya itu, ia juga mengkritik peran Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, yang dianggap terlibat dalam kasus ini.
“Kasus Harun Masiku ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjend PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran kok Pak Hasto lantang bicara dimana-mana, serasa luap dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” lanjutnya.
Najih pun mendorong PDI-P untuk mengambil tindakan tegas dengan mempertimbangkan pemecatan Hasto Kristiyanto. Menurutnya, keberadaan Hasto dalam partai saat ini justru menciptakan kegaduhan yang berpotensi merusak citra dan eksistensi partai tersebut.
“Saya malah mau minta PDI-P itu tidak gentar pecat Pak Hasto. Keberadaannya di PDI-P sekarang saya kira sudah tidak produktif, malah sehari-hari buat gaduh. Ini ancam eksistensi partai sendiri,” tutup Najih.
Kasus Harun Masiku yang masih menyisakan tanda tanya besar kini menjadi ujian bagi KPK dan aparat hukum dalam menegakkan keadilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia.
