KBPP Sebut Usulan Polri di Bawah Kemendagri Kontraproduktif
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Dewan Penasihat Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri, Bimo Suryono menilai wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat kontraproduktif. Menurut dia, hal itu juga akan menghilangkan eksistensi Polri terutama dalam penegakan hukum.
“Jangan lagi diutak-atik, karena itu membahayakan fungsi penegakan hukum Polri, dan pada akhirnya merugikan bangsa ini sendiri,” kata Bimo dilansir Antara pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Bimo Suryono
- Istimewa
Dewan Penasihat KBPP Polri, AH Bimo Suryono
- Istimewa
Kata dia, koordinasi Polri berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia itu sudah terjadi sejak institusi tersebut dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia melihat kinerja Polri cukup efektif dalam menjaga keamanan masyarakat selama berada di bawah koordinasi Presiden RI. Selain itu, kata dia, proses penegakan hukum juga bisa berjalan dengan independen tanpa adanya intervensi keputusan politik.
Tentu saja, Bimo menyadari kinerja Kepolisian Republik Indonesia harus terus dipantau oleh Presiden RI dan masyarakat agar tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, DPR dan Kompolnas serta masyarakat sipil lainnya dapat mengawasi kinerja Polri.
“Polri sendiri harus membuka diri untuk menerima kritik, karena itu bagian dari pengawasan. Artinya, memperkuat pengawasan terhadap Polri itu bukan hanya untuk kepentingan publik, tetapi juga untuk kepentingan bagi Polri itu sendiri,” pungkasnya.(Ant)
Wamendagri Bima Tekankan Peran Strategis DPRD dalam Pembangunan Nasional dan Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan nasional dan daerah.
