Katalog Elektronik V6 Bisa Mengurangi Potensi Tindak Korupsi dalam Transaksi Belanja Pemerintah
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6), Selasa, 10 Desember 2024. Keberadaan katalog elektronik itu jadi terobosan dalam peningkatan layanan.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi menyampaikan Katalog Elektronik V6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya pihaknya untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
Dia menuturkan melalui fitur terbarunya, Katalog Elektronik V6 bisa beri kemudahan bagi para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
Menurut dia, transformasi digital itu tak hanya soal efisiensi. Namun, juga untuk mengurangi potensi tindak korupsi di bidang pengadaan barang/jasa.
Hendi menuturkan dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui katalog elektronik, pengadaan barang atau jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel serta berintegritas.
Lebih lanjut, dia menuturkan ada inovasi dalam sistem digital pengadaan Katalog Elektronik Versi 6.0. Inovasi itu dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah.
"Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.
Dia menuturkan pemerintah menaruh harapan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa.
"Dan, penguatan ekonomi kerakyatan dalam rangka mengembangkan ekosistem industri dalam negeri yang kompetitif," jelas Hendi.
"Pemerintah mengundang semua pihak untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa berintegritas untuk Indonesia Emas 2045," ujar Hendi.
Katalog Elektronik versi 6 Diluncurkan, Apa Kelebihannya
Saat ini, Katalog Elektronik versi 6 sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Mulai dari Kemendikbud Ristek hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
