Mendagri Tito Ungkap Ada Transaksional Mutasi Pj Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024

Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPR.
Sumber :
  • Tangkapan layar TV Parlemen

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan sempat mendengar informasi terkait adanya transaksional yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) jelang kontestasi Pilkada serentak 2024.

Sidang Sengketa Pilkada Banjarbaru, Hakim Arief Hidayat: Dalil Kuasa Hukum Pemohon Menarik

Salah satu transaksional yang terjadi kata Tito yaitu adanya mutasi jabatan di jajaran Pemda.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2024.

Dharma Pongrekun Minta Pramono-Rano Bereskan Masalah Udara Jakarta yang Banyak Racun

Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Tito awalnya menyoroti mutasi jabatan yang terjadi di Pemprov Banten. Kemudian Tito mengungkap informasi terkait transaksional di lingkungan Pemda yang dia dengar.

DPRA Usulkan Pelantikan Muzakir-Fadhlullah Lewat Mekanisme UU Pemerintah Aceh

"Mohon maaf, ini sebagai informasi, sekarang ini di masa transisi atau masa menjelang beberapa bulan kemarin banyak nyari kesempatan pak untuk pindah-pindah, mutasi, mutasi-mutasi ini apa, mulai dari mungkin kepala daerahnya atau Pj-nya ini ada sesuatu, dia pengin ganti," kata Tito dalam rapat tersebut.

Tito menjelaskan, mutasi yang dilakukan dengan latar belakang transaksional ini bisa berimbas pada kepala daerah definitif dari hasil Pilkada.

Di sisi lain, Tito menyebut mutasi transaksional ini kerap dilakukan pegawai-pegawai Pemda sebelum kepala daerah definitif menjabat.

"Dari pegawainya sendiri yang kasak-kusuk, mumpung belum ada definitif, dia sudah nempatin (jabatan) situ sehingga akhirnya dia ya mungkin ada transaksional," ucap Tito.

"Oleh karena itu, saya ada mendengar itu, sehingga saya sampaikan udah setop semua, nggak ada mutasi kecuali yang urgent sekali, saya akan izinkan. Kemendagri yang lainnya enggak sampai biarkanlah kepala daerah terpilih memilih kabinetnya sendiri," tandasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya