Prabowo Bakal Ngantor IKN Tahun 2028, Puan: Kita Siap Saja
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani merespons soal rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan ngantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada tahun 2028.
Puan mengatakan, DPR pada dasarnya mengikuti keputusan pemerintah. Dia menyebut DPR siap jika harus ikut ngantor di IKN pada tahun 2028 mendatang.
"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan. Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Ketua DPR RI, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sebelumnya diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintahan akan pindah ke IKN, Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik. Diperkirakan, hal itu terjadi pada tahun 2028.
Demikian disampaikan Hasan menjawab ihwal kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto pindah dan berkantor di IKN.
"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN, setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan Nasbi, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Hasan menekankan, pembangunan IKN terus dilanjutkan. Diungkapkannya, jika tidak ada kendala, kemungkinan tahun 2028 atau 2029.
“Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” ujarnya.
Sejauh ini, pemerintah melalui Otorita IKN terus melakukan pembangunan di IKN. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut proyek pembangunan yang tengah dilakukan salah satunya yakni Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur yang saat ini dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan," ujarnya.
