Ketua KPK Sentil Menteri Minta Anggaran Rp 20 Triliun untuk HAM: Agak Unik
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung soal adanya Menteri Kabinet Merah Putih yang mengeluhkan cuma mendapatkan anggaran sedikit. Padahal menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah Indonesia sekarang harus dimaksimalkan.
Hal itu disampaikan Nawawi ketika hadir dalam acara Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA) pada Senin 9 Desember 2024.
Mulanya, Nawawi turut menyinggung adabya lembaga yang ingin menambah anggaran saat menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI.
Adapun alasan lembaga meminta tambahan anggaran kepada DPR karena tak bisa menggaki pegawainya.
"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua Komnas HAM dan Komnas Perempuan anak itu total anggarannya itu hanya sekitar 34 atau 33 miliar," ujar Nawawi Pomolango kepada wartawan di MA.
Budi Gunawan, Nawawi Pomolango, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hakordia 2024
- VIVA/ Zendy Pradana
"Itu berkeluh kesah katanya kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini," lanjutnya.
DPR tak menyepakatinya ketika lembaga tersebut meminta menambah anggaran. Tak berselang lama, Menteri HAM Natalius Pigai ikut-ikutan meminta untuk menambah anggaran.
"Itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan tetapi begitu ada menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu tadi yang 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR ada menteri datang minta 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," sebut Nawawi.
KPK sendiri mendapat amanah untuk mengawasi soal pemberian anggaran kepada semua Kementerian dan lembaga negara.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2024-2029. Pigai pun meminta kepada pemerintah agar anggaran Kementerian HAM ditambahkan.
"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar--enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Pigai kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.
Pigai menjelaskan bahwa dirinya minta anggaran sebanyak Rp20 triliun. Pasalnya, jika dikalkulasi anggaran pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun," kata Pigai.
Kasus Harun Masiku, KPK Bakal Panggil Yasonna Laoly pada 13 Desember
Eks Menkumham Yasonna Laoly dikabarkan jadi saksi saat dipanggil KPK dalam kasus Harun Masiku.
