Golkar Sebut Jokowi Anggota Kehormatan Meski Tak Punya KTA

Jokowi tidak memerlukan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dianggap sebagai bagian dari partai berlambang beringin tersebut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta, VIVA — Sekretaris Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Derek Loupatty mengatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapatkan penghormatan khusus dari Partai Golkar, yang menganggapnya sebagai anggota kehormatan.

KPK Buka Peluang Jemput Paksa Hasto PDIP jika Kembali Mangkir Diperiksa

Diketahui, Jokowi tidak lagi diakui sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Dengan demikian, Jokowi tidak lagi terikat dengan partai politik manapun. 

Derek Loupatty menegaskan bahwa Partai Golkar telah menganggap Jokowi sebagai anggota kehormatan, dan tidak memerlukan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dianggap sebagai bagian dari partai berlambang beringin tersebut.

KPK Panggil Eks Anggota DPR Riezky Aprilia soal Kasus Korupsi Hasto Kristiyanto

Menurutnya, penghargaan ini diberikan kepada Jokowi atas jasanya yang luar biasa sebagai negarawan yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. 

Presiden RI Jokowi hadir di Munas Golkar.

Photo :
  • YouTube Golkar Indonesia
Dicecar KPK Hampir 6 Jam, Eks Komisioner KPU Klaim Tak Ada Informasi Baru soal Kasus Hasto

Golkar, sebagai salah satu partai besar di Indonesia, sudah mendukung Jokowi sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014, dan terus memberikan dukungan hingga masa pemerintahannya yang kedua saat ini, yang berakhir pada tahun 2024.

“Golkar tidak memerlukan KTA untuk seorang negarawan seperti Jokowi. Kami sudah mendukung beliau sejak 2014 hingga saat ini. Bagi kami, beliau adalah sosok yang berjasa besar bagi negara ini,” ujar Derek Loupatty saat memberikan keterangan pers di DPP Golkar pada Kamis, 5 Desember 2024.

Derek menambahkan bahwa dalam struktur keanggotaan Partai Golkar, terdapat dua jenis anggota, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Sebagai anggota kehormatan, Jokowi tidak perlu menjalani prosedur administratif seperti yang dijalani oleh anggota biasa yang aktif di dalam partai. 

Dengan kata lain, meskipun Jokowi tidak memegang KTA, ia tetap diakui sebagai bagian penting dari Golkar karena peran besar yang telah dimainkan dalam politik Indonesia.

“Untuk seorang negarawan seperti Pak Jokowi, atau juga Pak Prabowo, tidak perlu ada KTA. Mereka adalah tokoh yang lebih besar dari sekadar keanggotaan partai. Mereka adalah anggota kehormatan bagi Golkar,” lanjut Derek.

Golkar juga menyebut beberapa nama lain yang tidak lagi tergabung dalam PDI Perjuangan, tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Golkar. Di antaranya adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution. 

Golkar menilai mereka sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan tidak terikat oleh batasan keanggotaan formal.

“Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah anggota kehormatan Golkar. Begitu juga dengan Mas Gibran dan Mas Boby, yang meskipun berasal dari luar Golkar, mereka turut dicalonkan dalam berbagai posisi penting oleh Golkar dan rekan-rekan koalisinya,” kata Derek Loupatty.

Derek juga menyatakan bahwa Jokowi, sebagai anggota kehormatan, tetap dapat berbicara atas nama Golkar dalam beberapa kesempatan, termasuk menyampaikan berbagai program yang diusung oleh partai. 

Dengan statusnya ini, Jokowi berhak menggunakan nama Golkar dalam kapasitasnya sebagai anggota kehormatan, meskipun ia sudah tidak aktif sebagai anggota partai.

“Pak Jokowi bisa berbicara atas nama Golkar karena beliau sudah diterima sebagai anggota kehormatan. Ini seperti halnya Pak Prabowo yang selalu menyatakan bahwa beliau pernah berasal dari Golkar. Kami menganggap mereka sebagai bagian dari kami,” tegas Derek Loupatty.

Dengan demikian, Jokowi kini tak hanya dikenal sebagai presiden Indonesia, tetapi juga sebagai anggota kehormatan Partai Golkar, sebuah penghargaan yang mencerminkan pengakuan atas dedikasinya terhadap bangsa dan negara, meskipun ia sudah tidak aktif dalam partai politik manapun.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya