Usai Pemilu 2019, Pemberantasan Korupsi di Indonesia 'Melempem'
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Center, Kevin Evans, mengatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia makin memilukan usai Pemilu 2019.
Kevin pun membuka data dari Corruption Perceptions Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada lima tahun terakhir.
Pada 2019 hingga 2023, berturut-turut, CPI Indonesia berada di angka 4,8, 3,7, 3,8, dan 3,4.
Hal itu ia sampaikan dalam acara orasi kebangsaan bertema "Perjalanan, tantangan dan harapan pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang berlangsung di Kampus Kuningan, Universitas Paramadina, HR Rasuna said, Jakarta, pada Kamis 5 Desember 2024.
Ilustrasi korupsi/pungli.
- Istimewa
“Lima tahun terakhir ini, pemerintahan sebelumnya (Presiden ke-7 Joko Widodo), lima tahun pertama masih ada perkembangan. Tapi yang bikin saya kaget setelah pemilu 2019 something happens di Indonesia. UU KPK berani diubah, pimpinan KPK termasuk orang yang memang cacat,” kata Evans.
Ia pun menilai pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi dalam periode tersebut telah gagal.
“Hasilnya seperti ini, mundur sejak 10 tahun (terakhir). Ini sangat menyedihkan. Apa yang dihasilkan dengan mentalitas yang mau dilegowokan dengan praktik tersebut?” bebernya.
Dia juga menyebutkan RI perlu mencari format terbaik pemberantasan korupsi di tengah keterbukaan informasi saat ini.
“(Indonesia) harus mencari bentuk memberantas korupsi. Masyarakat sekarang sangat peka. Kalau dulu mereka tahu ada korupsi tapi kan disembunyikan. Tapi sekarang di mana-mana diungkapkan, karena di berita mereka bisa lihat, kalau dulu kan tidak."
Sebagai informasi, korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang telah berlangsung lama.
Korupsi juga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga masyarakat.
Korupsi di Indonesia sering kali melibatkan pejabat publik, pengusaha, bahkan pihak penegak hukum, yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah.
