Cak Imin Blak-blakan ke DPR, Minta Tambahan Anggaran Kemenko PM Rp653,7 Miliar
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya ditambah. Tak tanggung-tanggung, Cak Imin meminta tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.
"Kemenko PM akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan," kata Cak Imin dalam rapat.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Cak Imin merincikan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dimulai dari anggaran untuk satu manajemen sebesar Rp119 miliar.
"Kemenko PM sendiri sebagai satu manajemen membutuhkan anggaran Rp119 miliar, hubungan manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan total Rp618 miliar," ungkapnya.
Kemudian, dia menyebut ada manajemen di dalam Kemenko PM yaitu Badan Percepatan Pengentasan Pemiskinan yang diketuai Budiman Sudjatmiko. Badan tersebut membutuhkan anggaran Rp125 miliar.Â
"Dalam koordinasi, Kemenko PM juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional, anggaran yang dibutuhkan Rp50 miliar," tutur dia.
Dengan begitu, Cak Imin menyebut, Kemenko PM membutuhkan dukungan anggaran Rp793,5 miliar. Namun, anggaran awal Kemenko PM justru hanya sebesar Rp 139,73 miliar.
Sehingga, masih ada Rp653,7 miliar lagi anggaran yang dibutuhkan. Dia pun berharap, usulan anggaran tersebut dapat disetujui Banggar DPR. "Besar harapan kami, anggaran ini bisa disetujui oleh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran," pungkas Cak Imin.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
