7 Menko Hadiri Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Bahas Anggaran 2025

Jakarta, VIVA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja bersama 7 menteri koordinator (menko) di Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto. Rapat tersebut membahas soal rencana kerja anggaran (RKA) kementerian/lembaga tahun 2025.

Adapun tujuh menko yang hadir antara lain, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Begitu pula dengan Menko yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan atau yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun," kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam rapat di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

Said mengatakan, pihaknya menyadari para menko memiliki tugas berat dalam membantu Presiden Prabowo memenuhi target pembangunan jangka pendek khususnya program 100 hari kerja.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko dalam membantu presiden, mensinkronkan, mengkoordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ungkap dia.

"Sehingga target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera terealisasi dengan baik terutama program pemberian makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa," tuturnya.

Sadi memastikan pihaknya mendukung rencana kerja anggaran yang akan disampaikan 7 menko pada rapat tersebut. 

Berikut merupakan anggaran awal 7 menko:

1. Kemenko Polkam Rp 268,28 miliar

2. Kemenko Kumham Imipas Rp 9,03 miliar

3. Kemenko Perekonomian Rp 459,76 miliar

4. Kemenko PMK Rp 345,5 miliar

5. Kemenko IPK Rp 230 miliar

6. Kemenko PM Rp 139,73 miliar

7. Kemenko Pangan Rp 44,09 miliar

Kunker ke Makassar, Once Mekel DPR Soroti Fenomena Perundungan di Sekolah

Menurut Once, langkah pemerintah dalam membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sudah benar.

VIVA.co.id

30 November 2024