21.159 Warga Binaan Lapas di Jawa Timur Ikut Nyoblos Pilkada 2024

Warga binaan lapas di Jatim saat mencoblos pilkada.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)

Surabaya, VIVA – Pesta demokrasi di daerah-daerah juga diikuti oleh narapidana (napi) dan tahanan atau warga binaan yang mendekam di lembaga pemsyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada Rabu, 27 November 2024. Di Jawa Timur, misalnya, sebanyak 21.159 warga binaan menyalurkan hak suaranya di momen pilkada serentak melalui TPS yang disediakan masing-masing lapas atau rutan.

Ketua MK: Jumlah Putusan Pengujian UU 2024 Merupakan yang Terbanyak

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim Heni Yuwono mengatakan, jumlah pemilih warga binaan tersebut sesuai dengan DPT yang ditetapkan KPU Jatim dan kabupaten/kota. Rinciannya, 19.268 orang adalah pemilih laki-laki dan 1.891 orang pemilih perempuan.

Ilustrasi pilkada serentak 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito
MK Terima 314 Permohonan Sengketa Pilkada, Sidang Perdana 8 Januari 2025

Heni menambahkan, hingga Rabu, 27 November 2024, total jumlah warga binaan yang tersebar di lapas atau rutan di Jawa Timur sebanyak 26.961 orang. Artinya, masih ada beberapa ribu orang yang tidak berpartisipasi. "Tingkat partisipasi bisa mencapai 78,5 persen," ujarnya.

Heni menjelaskan, warga binaan yang tidak masuk DPT dikarenakan beberapa mereka tercatat tidak berdomisili di Jawa Timur. Sedangkan untuk perbedaan jumlah DPT provinsi dan kabupaten/kota karena domisili tidak sesuai dengan domisili warga binaan sesuai KTP.

UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Digugat di MK Sepanjang 2024

"Karena pertimbangan pemerataan jumlah penghuni atau faktor keamanan dan ketertiban, sering kali warga binaan tidak ditahan sesuai dengan domisili masing-masing," terang Heni.

Salah satu contoh paling mencolok adalah untuk warga binaan yang terdata berdomisili di Surabaya. Mereka tidak bisa menyalurkan hak pilih pada pilkada wali kota/wakil wali Kota Surabaya karena tidak ada lapas/rutan yang lokasinya berada di Surabaya.

"Lapas dan Rutan Surabaya itu secara de facto lokasinya berada di Sidoarjo, sehingga walaupun penghuninya didominasi warga Surabaya, mereka tetap tidak bisa memilih Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya karena KPU Kota Surabaya tidak memberikan alokasi surat suara," jelas Heni.

Untuk memfasilitasi warga binaan yang ingin menyalurkan hak suara di pilkada serentak, Heni mengatakan bahwa pihaknya mendirikan 66 tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas dan rutan di seluruh Jatim. "Paling banyak TPS-nya di Lapas Malang dan Lapas Surabaya," katanya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung ACLC KPK

Menko Yusril Minta Para Penggugat Pilkada Hormati Putusan MK

Yusril yakin MK bakal meminta keterangan secara adil dan berimbang jika terdapat permohonan sengketa Pilkada yang membeberkan dugaan pelanggaran TSM

img_title
VIVA.co.id
2 Januari 2025