Pemerintah Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Mendikdasmen menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan, seperti penerapan kebijakan pembelajaran pemrograman komputer atau coding di sekolah, serta evaluasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti akan kita kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya. Itu bisa diselenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Bapak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah," kata Abdul Mu'ti.
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Adapun terkait kebijakan zonasi PPDB, Mendikdasmen juga menyebut bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan zonasi. Mendikdasmen menuturkan, bahwa kebijakan zonasi tersebut nantinya akan diputuskan dalam sidang kabinet bersama dengan Presiden Prabowo.
"Berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam. Sehingga, mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026, itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan, dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet,” kata Abdul Mu'ti.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Acara tersebut rencananya akan digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada 28 November 2024.
"Kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat, Indonesia Kuat," imbuhnya.
Prabowo Minta Jajaran Menteri Rampungkan Data Tunggal Sosial Hingga Desember 2024
Presiden RI, Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan kepala lembaga merampungkan pemadanan data tunggal sosial ekonomi pada Desember 2024. Data tunggal sosial ekonom
