Anggota DPR Sebut Pengesahan Pimpinan-Dewas KPK Digelar Pekan Depan
- DPR RI
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengatakan pengesahan pimpinan dan Dewan Pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digelar pada Kamis, 5 Desember 2024. Pengesahan dilakukan bersamaan dengan Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025.
"Ya sebenarnya awalnya itu memang dibicarakan tanggal 5 (Desember). Tanggal 5 dibicarakan soal itu (pengesahan pimpinan dan Dewas KPK)," ujar Nasir kepada wartawan, Selasa, 26 November 2024.
Nasir pun mengaku kaget dengan rumor yang menyebutkan pengesahan pimpinan dan Dewas KPK dilakukan pada Selasa, 26 November 2024.
Nasir Djamil, anggota Fraksi PKS DPR RI
- VIVA/Ilham Rahmat
"Jadi makanya saya kaget juga, kok ada rencana mau diparipurnakan hari ini. Awalnya tanggal 5, itu memang informasi yang saya terima, itu tanggal 5 akan diparipurnakan," katanya.
"Jadi kalau misalnya agendanya hanya mengesahkan capim KPK kan rasanya terlalu sayang juga kalau itu. Jadi mungkin sekalian reses atau gimana begitu," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI mengumumkan 5 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 terpilih, Kamis, 21 November 2024.
Keputusan tersebut diambil setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK sejak Senin, 18 November 2024.
Setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai, pemilihan dilakukan dengan cara pengambilan suara (vote) dari setiap anggota Komisi III DPR.
Dari 44 dari 47 anggota Komisi III DPR RI yang hadir rapat ini memilih lima nama untuk menjadi capim KPK.
Hasil voting tersebut, 5 capim KPK dengan perolehan suara terbanyak antara lain Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo.
KPK Setorkan Rp 637 Miliar ke Kas Negara: Sudah Melebihi Target
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah menyetorkan dana sebanyak Rp 637 miliar sebagai bentuk aset recovery.
