Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Sebut 35 Purnawirawan TNI Ikut Pilkada 2024

VIVA Militer: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Sumber :
  • Puspen TNI

Jakarta, VIVA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan sebanyak 35 prajurit TNI maupun purnawirawan maju sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.

Kaleidoskop Pilkada 2024: Gelombang Demo efek DPR vs MK, Anies Gagal Berlayar, PDIP Takluk di Kandang

Hal itu diungkap Agus saat mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024.

"Terdapat 35 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan," kata Agus dalam ruang rapat Komisi I DPR RI.

Nasib tak Ada yang Tahu, Jenderal TNI Agus Subiyanto Dulu Ditolak Jadi Satpam

Agus merincikan, 35 prajurit tersebut 16 di antaranya merupakan perwira tinggi, 16 orang perwira menengah, dua lainnya perwira pertama dan satu lainnya tamtama TNI. 

Dia menjelaskan, data tersebut penting dibuka sebab TNI sejak awal berkomitmen untuk netral selama penyelenggaraan Pemilu hingga Pilkada serentak 2024.

PTUN Banjarbaru Tolak Gugatan Sengketa Pilkada

"Hal ini penting untuk saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam Pilkada, situasi menjelang Pilkada serentak sampai dengan tahap pendaftaran paslon sangat dinamis sehingga menyebabkan Pilkada serentak masa depan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pilpres," ungkap dia.

Jenderal Agus menegaskan bahwa seluruh 35 orang itu sudah tidak aktif sebagai anggota TNI. Sehingga, kata dia, mereka sudah menjadi purnawirawan TNI ketika mendaftar sebagai calon ke KPU. "Karena kan kalau prajurit aktif kan nggak boleh ikut politik praktis," kata dia.

Menurut dia, TNI juga berkomitmen untuk mendukung penyelenggara pilkada serta membantu tugas Polri dalam pendistribusian logistik pilkada ke daerah-daerah terdepan dan terluar.

Dia mengatakan TNI juga sudah memetakan kerawanan dalam Pilkada 2024 dan berkoordinasi dengan Bawaslu. Dengan begitu, menurutnya TNI bisa menganalisis potensi kerawanan yang akan dihadapi KPU dan Bawaslu yang perlu mendapatkan perhatian.

"Mulai dari kerawanan tinggi ada 4 provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi, dan tingkat kerawanan rendah ada 10 provinsi," paparnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya