Gibran: Saya Sampaikan ke Menteri Pendidikan Zonasi Harus Dihilangkan

Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah.
Sumber :
  • Setwapres RI

Jakarta, VIVA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meminta sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dihapus. Ia mengaku telah meminta langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Wapres Gibran Sebut Kunci di Kabinet Merah Putih Ada di Muhammadiyah

Hal tersebut diungkapkan Gibran saat menyampaikan pidato dalam acara pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2024. 

"Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan 'Pak ini zonasi harus dihilangkan'," kata Gibran.

Gibran Ingatkan Perbedaan Pilihan Politik untuk Dewasakan Demokrasi

Dalam kesempatan itu, ia sempat bercerita tentang menghadiri rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan beberapa waktu lalu. Gibran meminta kepada mereka agar memprioritaskan permasalahan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti

Photo :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong
Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama

Menurut Gibran, pendidikan adalah kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. "Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengaku masih mengkaji penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kajian diperlukan sebab kerap ada polemik terkait sistem itu.

"Kita baru melakukan pengkajian dengan mengundang para kepala dinas dari seluruh Indonesia dan sekarang tim kami sedang bekerja untuk melakukan telaah terhadap masukan-masukan yang terkait dengan zonasi itu," ujarnya di Markas Besar Polri, Selasa, 12 November 2024.

Sehingga, dia mengungkapkan, belum ada keputusan soal dilanjutkan atau tidak sistem zonasi pada masanya. Menurut dia, keputusan akan ditentukan jelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang.

"Kalau misalnya dilanjutkan apakah kita lanjutkan sebagaimana sekarang atau kita lakukan beberapa perubahan dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya