Iqbal-Dinda Bakal Bentuk Dewan Kebudayaan dan Adat di NTB

Paslon nomor urut 03, Iqbal-Dinda saat debat ketiga yang diselenggarakan KPU NTB.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

Lombok, VIVA  – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) berkomitmen untuk membentuk Dewan Kebudayaan Adat untuk memajukan seni budaya di NTB. Itu diungkapkan dalam debat ketiga yang digelar KPU NTB pada Rabu malam, 20 November 2024.

KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

Menurut Iqbal, Dewan Kebudayaan dan Adat sangat penting dilakukan dengan masing-masing dewan ini bertugas untuk agar seluruh pihak bersedia menerima budaya NTB, terutama anak-anak muda.

Dia mengharapkan anak-anak muda harus mulai kembali mencintai tradisi dan budayanya masing-masing.

Setuju dengan Prabowo Pilkada Lewat DPRD: Saatnya Dievaluasi secara Menyeluruh

Selain itu Iqbal juga ingin memisahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga fokus tugas mereka berbeda-beda.

Nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 (KPUD NTB)

Photo :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
PDIP: Pilkada Langsung Beri Pendidikan Politik kepada Masyarakat

“Terlebih, budaya adalah suatu hal yang tidak pernah selesai dan selalu tumbuh. Kami juga ingin agar para guru mendapatkan peningkatan kapasitas mengenai untuk mengajarkan kebudayaan di sekolah-sekolah,” katanya.

Iqbal juga menyatakan, sekolah tinggi bidang seni dan budaya sebagai center of excellent untuk pengembangan ke depan. Ia juga ingin mengembangkan industri kreatif yang sangat dekat dengan anak-anak muda.

“Apabila ingin mengembangkan kesenian dan kebudayaan, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih baik bagi perangkat adat dan tokoh-tokoh budaya yang ada saat ini,” katanya.

Iqbal juga menyampaikan komitmen soal toleransi. Bagi Iqbal, toleransi beragama sudah tertanam jauh di dalam hati masyarakat NTB. Ia mengandaikan, apabila terdapat pihak yang mengajarkan toleransi ke masyarakat NTB, itu layaknya mengajarkan ikan berenang.

“Yang terpenting, pemerintah harus tahu apa yang menyebabkan ada sedikit perilaku intoleransi yang pernah terjadi di NTB. Sikap-sikap toleransi harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan agar anak-anak terbiasa dengan hal tersebut,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya