Semua Provinsi di Papua jadi Perhatian Bawaslu Terkait Kerawanan di Pilkada Serentak

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Rakornas Gakkumdu
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA - Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut enam provinsi di Papua rawan gangguan keamanan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024.

PSSI dan FIFA Kunjungi 13 Stadion Guna Penuhi Standar Internasional

Bagja menekankan, semua provinsi di pulau itu akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pencoblosan di 27 November 2024.

"Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya," kata Rahmat kepada awak media, Kamis, 21 November 2024. 

Perkuat Teritorial di Papua, Satgas Habema Yonif 6 Marinir Gelar Komsos hingga Bagikan Sembako ke Warga Dekai

Karena itu, Bawaslu kata Bagja, tengah intensif melakukan koordinasi dengan stakeholders yang ada di Papua Pegunungan.

"Kami juga baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah," ungkapnya. 

Keluarga Rewang Tuntut Polisi Proses Kasus KDRT Cawagub Papua Terpilih

Rahmat menambahkan, untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.

Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya bagi-bagi uang oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.

“Daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya,” kata Bagja.

Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.

"Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi," ujarnya. 

Rahmat mengemukakan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan. Pasalnya, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya