Elite Gerindra Minta Pimpinan dan Dewas KPK yang Baru Tak Layani 'Doorstop' Wartawan

Jakarta, VIVA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyarankan agar pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru nanti tidak melayani wawancara cegat atau doorstop yang diajukan wartawan. 

Elite Partai Gerindta itu khawatir bila pimpinan dan dewas KPK melayani doorstop wartawan terkait perkembangan perkara, informasi yang tersebar ke publik justru tidak sesuai dengan konteks. 

Begitu disampaikan Habiburokhman dalam kegiatan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test calon anggota Dewas KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

"Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba didoorstop bicara soal perkara, apakah Pimpinan, apakah Dewas, yang mempunyai efek kadang-kadang damage yang luar biasa. Saya pikir kita capek periode kemarin itu antara pimpinan dan dewas seolah-olah berbalas pantun di media. Ada seperti saling sindir, saling perang statement," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menilai, untuk level pimpinan dan dewas cukup memberi pernyataan dalam konferensi pers. 

"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas itu konferensi persnya harus hanya konferensi pers resmi. Jangan ada doorstop," ujarnya.

Merespons itu, calon anggota Dewas KPK Benny Mamoto yang mengituki fit and proper test menyatakan sependapat dengan usulan tersebut. 

"Karena model doorstop kan memang kadang tidak siap. Ditanya, data belum punya, penguasaan kasus belum lengkap, akhirnya hanya sepotong dan itu yang dimaknai berbeda oleh publik dan itu sangat merugikan institusi," imbuhnya.

KPK Didesak Periksa Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka usai Diduga Korupsi Dana Bansos

KPK didesak untuk mengusut terkait adanya dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.

VIVA.co.id

20 Desember 2024