Tragedi Muara Kate, Wapres MADN Desak Pemerintah dan Polisi Turun Tangan
- Istimewa
Muara Kate, VIVA – Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Hamka, mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan tragedi yang terjadi di Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Jumat 15 November kemarin.
Tragedi kemanusian terjadi di Muara Kate. Ada penyerangan brutal dari orang tidak dikenal terhadap warga, yang mempertahankan haknya terhadap aktivitas tambang hauling batubaru di dusun mereka.
Kejadian terjadi di posko penolakan aktivitas tambang hauling batubara di Dusun Muara Kate. Akibat kejadian ini, 1 korban jiwa meninggal dunia karena luka bacok, dan beberapa orang mengalami kondisi kritis.
Hal ini tentu saja membuat warga Muara Kate resah. Mereka tentu ingin haknya tidak digilas oleh aktivitas tambang hauling batubara.
Rahmat Hamka sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ia turut berbela sungkawa kepada keluarga korban meninggal dan luka-luka.
"Saya atas nama pribadi dan MADN, berbelasungkawa atas tradegi yang menimpa saudara kita di Muara Kate. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus kami. Saya mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Kepolisian dalam hal ini Polda Kaltim, untuk turun tangan secepatnya, menyelesaikan kasus ini," kata Rahmat Hamka.
Rahmat Hamka meminta Polda Kaltim untuk menangkap pelaku yang melakukan tindak kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa serta luka-luka. Menurutnya, ini bisa menjadi sorotan tajam dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saya meminta kepada Kapolda Kaltim untuk segera menangkap pelaku. Ini bentuk tindak kriminal yang sangat meresahkan. Mereka itu mempertahankan hak-hak mereka," tegas Rahmat Hamka.
Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI tersebut meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk menindaklanjuti izin IUP tambang-tambang batubara dan sawit, yang meresahkan warga Muara Kate.
"Apalagi kita tahu, banyak aktivitas tambang-tambang batubara dan sawit, yang menggunakan jalan umum, khususnya di Dusun Muara Kate, yang juga sudah pernah memakan korban hingga meninggal dunia. Ini tentu membahayakan masyarakat yang melakukan aktivitas setiap harinya. Jadi saya mohon kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk bertindak tegas," ujar Rahmat Hamka.
Untuk hal tersebut ia pun menyampaikan 3 hal yang harus segera dilakukan. Pertama, mendesak agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan motifnya. Kedua, pemerintah pusat dan daerah agar menertibkan hauling tambang dan sawit yang menggunakan jalan umum karena banyak membahayakan masyarakat umum.
Ketiga, meminta pelibatan masyarakat desa sekitar yang terdampak utama dari kegiatan pertambangan dan perkebunan dalam pemberian CSR.
Kementerian ESDM Mau Buka Seleksi Dirjen Gakkum, TNI/Polri Bisa Daftar
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia.
