Dukung Kinerja TP PKK, Mendagri: Perlunya Sosok Pemimpin yang Kuat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian
Sumber :
  • Kemendagri

VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mengatakan, TP PKK sangat membutuhkan sosok pemimpin dan tim kerja yang kuat. Pasalnya, TP PKK adalah organisasi masyarakat yang besar dan menjangkau seluruh aspek sosial.

Wamendagri Bima Resmi Buka Korpri Bestuur Run 10K

"Kalau sudah memang timnya kuat dipilih orang yang tepat dan kemudian ketuanya juga memiliki kemampuan untuk bergerak dan mau bergerak, itu pasti daerah itu akan hidup PKK-nya," katanya pada acara Pelantikan Ketua Umum (Ketum) TP PKK dan Pembina Posyandu serta Pengurus Pusat TP PKK dan Pembina Posyandu Masa Bakti 2024-2029 di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (19/11/2024).

KBPP Sebut Usulan Polri di Bawah Kemendagri Kontraproduktif

Mendagri menambahkan, TP PKK adalah organisasi masyarakat yang sangat penting lantaran memiliki jaringan hingga ke tingkat keluarga. Karena itu, organisasi ini perlu didukung oleh pihak yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang kuat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Ketua TP PKK di daerah dijabat oleh istri kepala daerah.

"Kenapa yang dipilih bukan orang lain, yang dipilih adalah istri dari the most powerful leader di daerah itu," ujarnya.

Wamendagri Bima Tekankan Peran Strategis DPRD dalam Pembangunan Nasional dan Daerah

Dengan dukungan kepala daerah, Mendagri berharap, Ketua TP PKK daerah dapat menjalankan mesin organisasi sehingga berbagai program bisa terlaksana dengan baik.

"Adanya kemauan untuk bergerak dulu dan kemudian ada kemampuan," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Mendagri resmi melantik Tri Tito Karnavian sebagai Ketum TP PKK dan Ketum Tim Pembina Posyandu masa jabatan 2024-2029.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024