NU DKI hingga FBR Siap Jaga Kampung Demi Wujudkan Pilgub Jakarta yang Bersih

Jakarta, VIVA - Sejumlah organisasi masyarakat atau ormas di DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil mendeklarasikan gerakan Satgas Anti Money Politic atau politik uang di Pilkada 2024. Mereka menaruh harapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya Pilgub Jakarta.

Koalisi itu terdiri dari beberapa ormas besar seperti PWNU DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, Anak Kota dan lain-lain.
 
Khatib Syuriah PWNU DKI, KH. Lukman Hakim Hamid mengatakan, melalui gerakan deklarasi diharapkan bisa menghasilkan pilgub yang baik. Dengan demikian, nanti bisa melahirkan kepala daerah yang diharapkan.
 
"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap ya sepertamanya DKI jadi percontohan. Jadi, Pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata KH. Lukman Hakim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2024.
 
Lukman menyampaikan, gerakan ini tak disusupi kepentingan politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu. Kata dia, gerakan ini murni dorongan rakyat agar pilkada bisa berjalan baik.

Sementara, Ketua Umum FBR KH. Lutfi Hakim menyampaikan, pihaknya tak ingin warga Jakarta punya figur calon gubernur karena adanya politik uang.

"Oleh karenanya menghadapi Pilkada 2024 ini, kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan yang sepele, persoalan uang, persoalan sembako," jelas Lutfi.

Menurut dia, calon gubernur yang dipilih mesti memiliki konsep dan gagasan saat memimpin lima tahun ke depan.

Lutfi bilang pihaknya tak akan main hakim sendiri jika menemukan dugaan pelanggaran saat pelaksanaan Pilgub Jakarta 2024. Ia mengatakan akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada kecurangan, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu, karena mereka yang berhak mengambil tindakan," kata dia.
 
Sementara, di tempat sama, Ketua Pelaksana Acara Satgas Anti Money Politic, Husni Mubarok Amir mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk tetap jaga demokrasi tetap sehat. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih murni karena gagasan yang diusung bila menjabat 5 tahun ke depan.
 
"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan yang sepele, persoalan uang, persoalan sembako, bukan lebih pada konsep dan gagasan-gagasan," kata Husni.
 
Dijelaskan dia, pihaknya ingin pilkada berjalan bermartabat, berakhlak, dan adil. Menurut dia, satgas akan melakukan pengawasan di tingkat RT/RW terhadap gerakan politik uang.
 
"Kita hanya melakukan pengawasan dengan konsep jaga kampung. Agar kampung kita terutama itu bersih dari monec politic," ujarnya. 

Untuk diketahui, dalam deklarasi Apel Satgas Anti Money Politic itu dihadiri lebih dari 5 ribu peserta yang terdiri dari berbagai elemen atau ormas.

Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD

Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.

VIVA.co.id

18 Desember 2024