Supratman Lantik 11 Staf Kementerian Hukum RI: Komjen Nico Afinta Tetap Jadi Sekjen
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas telah resmi melantik 11 pimpinan eselon I yang baru di Kementerian Hukum RI. Belasan pimpinan eselon I itu melingkupi staf-staf Kementerian Hukum.
Pelantikan ini dilakukan demi mewujudkan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Hukum Supratman Andi mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yaitu fokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman Andi Agtas saat memberikan sambutan di acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 15 November 2024.
Istimewa
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Supratman menitipkan pesan kepada 11 pemimpin eselon I di Kementerian Hukum agar bekerja secara maksimal untuk Indonesia.
"Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara," kata dia.
Supratman menjelaskan, bahwa ada lima poin yang perlu dijadikan sebuah pedoman hingga dipahami oleh para pimpinan di Kementerian Hukum.
"Yang pertama jaga integritas dan akuntabilitas; dukung reformasi birokrasi; kembangkan kompetensi dan profesionalisme; perkuat sinergi antar-Kementerian; serta berikan keteladanan dan semangat," kata dia.
Berdasarkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/ TPA Tahun 2024, bahwa beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum, di antaranya Komjen Polisi Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; Razilu, sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Kemudian, ada Irjen Polisi Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Polisi (Purn.) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kementerian Hukum, serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ
Perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global.
