Cegah Penyelewengan, KPK Diberi Izin Pelototi Database Haji dan Umrah
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. KPK sudah berkoordinasi dengan Kemenag mulai dari pemantauan database.
"Kita sudah siap segera untuk pencegahan. Tapi yang sekarang kayaknya satu siklus penuh dan bukan haji ini saja. Jadi yang haji plus, yang umroh itu sekalian aja deh dari perizinannya sampe database-nya segala macam kita pengen lihat," ujar Deputi Pencegahan dah Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Jumat 15 November 2024.
Pahala mengaku koordinasi antara lembaga antirasuah dengan Kemenag dilakukan bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali Hasyim. Ia menyebut komunikasi dengan pihak Kemenag baru membahas soal jenis pelaksanaan haji.
"Yang jelas haji khusus, haji reguler, sama yang umroh itu segala macam kita mau lihat semua dan Pak Irjen setuju," kata Pahala.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan keinginannya agar tidak ada isu korupsi yang mencuat dalam pelaksanaan haji tahun 1446 H/2025 M. Pernyataan ini disampaikannya ketika membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat, pada Kamis malam 7 November 2024.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji tahun, ini sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya,” kata Menag dengan tegas.
Sebagai langkah lanjut, Menag mengungkapkan bahwa Kementerian Agama akan segera mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memastikan titik-titik rawan seperti ini dapat diperbaiki.
“Bagi kami Kemenag, kami akan segera menindaklanjutinya dengan berkonsultasi Kejaksaan dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik kruisial seperti ini,” tambahnya.
Menag juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak dan merupakan proses yang kompleks, sehingga tidak mungkin Kementerian Agama menjalankannya sendiri tanpa kendala. Banyak hal yang perlu dibenahi, dan Menag berkomitmen untuk meminimalkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
“Insya Allah obsesi kami bahwa penyelenggaraa haji ini sukses, tapi juga bersih pelaksanaannya, kelemahan-kelemahan memang tidak bisa dihindari karena kami juga manusia biasa juga, tetapi sejauh yang bisa kita hindari penyimpangan penyimpangan yang terjadi kami akan eliminir seminimal mungkin,” harap Menag.
KPK Sita Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara
KPK telah melakukan penyitaan kepada salah satu rumah mewah yang ada di Medan, Sumatra Utara Terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan Jakarta Utara
