Pasha 'Ungu' Curhat ke Gus Ipul: Ada Anak Idap Celebral Palsy tapi Tak Dapat Bansos
- VIVA/ Aiz Budhi
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VIII DPRp dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo atau yang dikenal Pasha 'Ungu' curhat ke Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengenai salah satu anak yang mengidap penyakit celebral palsy. Namun, anak tersebut justru tak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 November 2024.
"Ini di dapil saya Pak Menteri, ini ada foto saya, jangan lihat sayanya, ada di sebelah saya pak. Ini anak yang ada di Jakarta Barat, beliau ini punya penyakit celebral palsy. Kalau saya tidak salah, ini terkait lumpuh otak, saraf, otot dan lain-lain," kata Pasha di ruang rapat Komisi VIII.
Pasha Ungu
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
Pasha melanjutkan, ibu dari anak tersebut hanya bekerja serabutan. Menurutnya, ibu dan anak tersebut tidak masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos).
"Saya tidak paham, apakah ini masuk dalam PKH atau bantuan beras, bantuan pangan non tunai, BLT atau sebagainya. Tapi intinya satupun bantuan dia tidak dapat," tutur dia.
Di depan Gus Ipul, Pasha mengaku menangis melihat kondisi anak tersebut. Dia menyebutkan, anak tersebut memiliki semangat yang kuat untuk sembuh.
"Ini jalannya kasihan Pak Menteri, ini jalannya merangkak, saya menangis waktu lihat ini pak. Saya nangis pak, anak ini semangat mau sembuh. Dia bukan untuk kursi roda pak, dia butuh penyangga kaki untuk berdiri. Dia sekarang sedang mengikuti treatment fisioterapi," ucapnya.
"Kasihannya pak, kami hanya bantu seadanya," ujar Pasha.
Politisi PAN itu kemudian menyoroti adanya kesalahan dalam meng-input data masyarakat yang menerima bansos dari pemerintah.
"Jadi data yang dikatakan tadi benar, DTKS, data-data yang disampaikan ini. Kami bingung, ini yang bermain, yang meng-input oknum, karena ini tidak bisa sebut kesalahan murni kita generalisir ke Kemensos. Karena melibatkan ada RT ada RW ada kelurahan kecamatan. Mungkin kalau di desa ada perangkat desa," ujarnya.
Penyaluran Bansos Disetop Sementara Selama Pilkada 2024, Ini Respons Pemprov Jakarta
Penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
