Praperadilan Ditolak, Polisi Tegaskan Pengungkapan Prostitusi Flame Spa Sesuai Prosedur

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan S I.K., M.H.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Denpasar, VIVA – Gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Ni Ketut Sri Astari Sarnanitha alias Nitha dan Ni Made Purnami Sari yang dilakukan Polda Bali dalam kasus prostitusi Flame Spa ditolak Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada persidangan hari ini.

9 Orang Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Impor Gula yang Seret Tom Lembong, Siapa Saja?

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, mengatakan putusan dari hakim menegaskan jika pengungkapan kasus sudah sesuai aturan.

"Kembali kami tegaskan proses penanganan hukum kasus Flame Spa Seminyak sudah sesuai prosedur, SOP dan undang-undang yang berlaku, dan dilakukan koordinasi dengan JPU untuk segera mendapatkan kepastian hukum," kata Jansen saat dikonfirmasi, Selasa, 12 November 2024.

Pengalaman Berbeda Traveling di Bali! Main ke Pasar Tradisional, Icip Jajanan Khas Hingga Tur Kebun Organik

Ilustrasi prostitusi

Photo :
  • dreamstime.com

Jansen menjelaskan para tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Bali dilakukan proses penyidikan dan dinyatakan melanggar pasal 29 dan atau pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sidang Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Mba Ita Lawan KPK Ditunda

Terkait dengan proses hukum terhadap kasus tersebut, pihak tersangka mengajukan gugatan praperadilan, namun ditolak hakim pada sidang praperadilan hari ini. Jansen mengaku sudah mendapat salinan putusan gugatan praperadilan tersebut.

"Bahwa tindakan termohon sudah sesuai prosedur, sesuai bukti dan bahwa penetapan tersangka di nyatakan sah. Menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya. Membebankan biaya perkara sebesar nihil," jelas Jansen menirukan putusan.

VIVA Militer: Dislambair Koarmada I ikut terjun bongkar pagar laut

Kisruh Pagar Laut di Tangerang, KKP Malah Digugat Praperadilan

Boyamin Saiman yang mewakili Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), menggugat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke PN Jakarta Pusat.

img_title
VIVA.co.id
20 Januari 2025