Gibran Curhat Pernah Surati Mendikbud Nadiem soal Zonasi Tapi Dicuekin
- Kemendikbud
Jakarta, VIVA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bercerita pernah menyurati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Jokowi pada saat masih menjabat Wali Kota Solo, namun hingga akhir dia menjabat tak kunjung mendapat respons.
Gibran menyampaikan curhatan tersebut saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin, 11 November 2024. Gibran mengaku menyurati Mendikbud terkait berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan yang dia alami selama memimpin Kota Solo.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran sembari menampilkan surat yang pernah dikirimkan tersebut melalui layar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menampilkan suratnya ke Mendikbud
- Antara
Wapres mengatakan dalam surat tersebut, dirinya mengungkapkan berbagai permasalahan terkait pendidikan, mulai dari kebijakan zonasi, program Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, hingga ujian nasional. Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan hingga saat ini.
Gibran lalu memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti yang dinilai lebih responsif dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut.
"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah zonasi ini," kata Wapres.
Dalam arahannya, Wapres menyampaikan bahwa program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya jumlah guru yang belum merata di sejumlah daerah.
"Jadi, bapak ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti bapak ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata," ujar Gibran
Gibran mengatakan meski program zonasi memiliki tujuan yang baik, terdapat tantangan berupa belum meratanya jumlah guru di sejumlah wilayah.
Beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah yang lain mengalami kekurangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diselesaikan.
"Jadi, zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ucap Wapres.
Diketahui, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia di Sheraton Grand Jakarta Selatan, Senin.
Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Tanah Air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN, PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi, karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
