Gibran Nilai PPDB Zonasi Wilayah Perlu Dikaji Ulang, Belum Efektif?

Jakarta, VIVA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi wilayah perlu dikaji kembali. Pasalnya, program tersebut belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Gibran menyampaikan itu dalam pidato pembukaan di rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, Senin, 11 November 2024.

"Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Gibran.

Namun, ia menilai zonasi wilayah merupakan program yang baik. Ia meminta kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan yang hadir dari seluruh Indonesia untuk memberikan masukannya terhadap program tersebut.

"Jadi, bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan lagi bapak-ibu selama Rakor mungkin bisa mengirim masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," katanya.

Di sisi lain, ia juga meminta kepada Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang program zonasi tersebut. Bahkan, ia membuka opsi pendidikan di Indonesia kembali memakai sistem lama terkait zonasi wilayah tersebut. 

"Jadi, intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama," ujar Gibran.

"Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi," katanya.

Buka Rakor Kemendikdasmen, Wapres Gibran Curhat Pernah Kirim Surat ke Nadiem tapi Dicuekin

Wapres Gibran mengaku pernah menyurati Nadiem Makarim yang saat era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan. Sedangkan Gibran saat itu jadi wali kota Solo

VIVA.co.id

11 November 2024