Tidak Ingin Ada Isu Korupsi di Musim Haji 2025, Kemenag Gandeng KPK dan Kejaksaan
- Kemenag RI
Bandung, VIVA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan keinginannya agar tidak ada isu korupsi yang mencuat dalam pelaksanaan haji tahun 1446 H/2025 M. Pernyataan ini disampaikannya ketika membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat, pada Kamis malam 7 November 2024.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji tahun, ini sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya,” kata Menag dengan tegas.
Sebagai langkah lanjut, Menag mengungkapkan bahwa Kementerian Agama akan segera mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memastikan titik-titik rawan seperti ini dapat diperbaiki.
“Bagi kami kemenag kami akan segera menindaklanjutinya dengan berkonsultasi kejaksaan dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik kruisial seperti ini,” tambahnya.
Menag juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak dan merupakan proses yang kompleks, sehingga tidak mungkin Kementerian Agama menjalankannya sendiri tanpa kendala. Banyak hal yang perlu dibenahi, dan Menag berkomitmen untuk meminimalkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
“Insya Allah obsesi kami bahwa penyelenggaraa haji ini sukses, tapi juga bersih pelaksanaannya, kelemahan-kelemahan memang tidak bisa dihindari karena kami juga manusia biasa juga tetapi sejauh yang bisa kita hindari penyimpangan penyimpangan yang terjadi kami akan eliminir seminimal mungkin,” harap Menag.
Ilustrasi Jemaah Haji
- vstory
Kementerian Agama menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 untuk membahas berbagai isu penting yang akan menjadi landasan kebijakan dalam penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, sejumlah pejabat Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, perwakilan dari Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Kepala Bidang PHU Wilayah, Kepala UPT Asrama Haji, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK-KBIHU), ormas Islam (seperti Nahdlatul Ulama, PERSIS, Muhammadiyah, al-Washliyah, al-Irsyad), akademisi, dan konsultan ibadah.
Forum ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 November 2024, di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.
Bahas Isu Krusial Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian Indonesia
"Dari aspek kebermanfaatan, pembayaran dam Jemaah haji selama ini belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi fakir miskin khususnya di Indonesia."
