Kepala BSSN Sebut Serangan Ransomware Jadi Ancaman Utama di Pilkada 2024

Kepala BSSN Hinsa Siburian Raker dengan DPR Terkait Pembobolan Data dan Judi Onl
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengatakan serangan ransomware masih menjadi ancaman utama di Pilkada serentak 2024.

Ucapkan Terima Kasih ke Anies, Pramono Janji Lanjutkan Programnya di Jakarta

"Pilkada kan seperti yang kita alami beberapa kali selama ini adalah terutama ancaman ransomware," kata Hinsa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2024.

Hinsa menjelaskan, serangan ransomware dengan berbagai bentuk bisa berdampak pada pertahanan siber negara. Dia menyebut, ransomware tidak hanya bisa mencuri maupun menghilangkan data. 

Ridwan Kamil Janji Perbanyak Trotoar Empat Kali Lipat di Jakarta jika Jadi Gubernur

Kepala BSSN Hinsa Siburian Raker dengan DPR Terkait Pembobolan Data dan Judi Online.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

"Bisa dia men-take down atau dia bisa mencuri data. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang dia menyandera dan defacement, web defacement itu tampilannya jadi berubah," ujarnya.

Anies Pastikan "Anak Abah" Dukung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta

Untuk diketahui, sejumlah layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024 sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware lock bit 3.0.

"Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lock bit 3.0," kata Hinsa di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa mengatakan bahwa server PDN yang terkena ransomware itu berada di Surabaya. "Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya," ujarnya. 

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024