Dua Cawagub Ungkap Strategi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Banten
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Calon Wakil Gubernur Banten baik nomor urut 1 dan 2 memaparkan, strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini karena, Provinsi Banten belum memenuhi kategori atau kriteria dalam Inpres (Instruksi Presiden) dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Alhasil, dalam debat kedua di tahapan pilkada 2024, para calon wakil Gubernur Banten, yakni Dimiyati Natakusumah, dan Ade Sumardi, masing-masing menjelaskan, cara jitu untuk bisa mengentas kemiskinan.
Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimiyati Natakusumah, memiliki lima elemen sebagai strategi menekan angka kemiskinan.
"Ada lima strategi penanganan kemiskinan ekstrim, yang pertama kita mendata dulu yang miskin, kedua terkait inflasi, ketiga soal investasi, keempat penggunaan produk dalam negeri, dan kelima bagaimana sistem pemerintahan yang tidak korupsi," katanya, Kamis, 7 November 2024.
Di mana, dengan kelima elemen itu menjadikan sebuah patokan pasangan calon nomor urut satu, untuk bisa memilah dan memilih penanganan ke masyarakat agar tepat sasaran.
"Kita gunakan lima elemen tadi, jadi ada percepatan pembangunan untuk mengentas ekstrem, kita data, data based, kita bangun infrastruktur. Lalu, penanganan inflasi, ada beberapa hal yang dilakukan, seperti gunakan produk dalam negeri. Sehingga, bisa meningkatkan UMKM, dan memutar perekonomian dalam negeri," ujarnya.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, memaparkan adanya pengentasan kemiskinan mulai dari jangka panjang dan pendek.
"Kemiskinan ekstrem bisa ditangani dengan dua cara, ada jangka pendek dan panjang. Yang pendek, harus dipastikan jangan sampai ada rakyat Banten yang tidak bisa makan, berarti bansos (bantuan sosial) yang harus masuk ke sana. Lalu, jangka panjang, kita didik anak yang nganggur, jangan sampai tidak dapat penghasilan, ada BLK mobil, disini kita konsep bukan lagi rakyat yang cari pemerintah, tapi sebaliknya," ungkapnya.
Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum
Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
