Poltracking, Parameter Politik Indonesia dan Voxpol Keluar dari Persepi Jelang Pilkada, Ada Apa?
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Tiga lembaga survei terkemuka, Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Voxpol Center Research and Consulting, menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Mundurnya tiga lembaga survei kredibel ini mengundang pertanyaan akan memanasnya dinamika internal Persepi, terlebih menjelang perhelatan Pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024.
Poltracking Indonesia sebelumnya menyatakan keluar dari keanggotaan Persepi setelah dijatuhi sanksi tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
Sanksi tersebut berkaitan dengan hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia terhadap Pilkada Jakarta 2024, dimana Poltracking Indonesia menyebutkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono mencapai 51,6 persen.
Poltracking yang ditelisik Dewan Etik ihwal prosedur pelaksanaan survei, karena memiliki hasil yang berbeda dengan LSI, padahal dalam periode yang sama.
Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya mengatakan Persepi telah memperlakukan Poltracking Indonesia sebagai anggotanya dengan tidak adil dan tendensius.
"Kami merasa diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar bukan karena melanggar etik," kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas. Namun pada 2024 -- 10 tahun kemudian, Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas.
"Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi," ujarnya
Setali tiga uang. Parameter Politik Indonesia (PPI) juga memutuskan mundur dari keanggotaan Persepi, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 6 November.
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno mengkonfirmasi keluarnya lembaga tersebut dari keanggotaan Persepi secara sukarela.
Dalam suratnya, PPI menulis bahwa alasan mundur dari Persepi karena restrukturisasi kepengurusan di dalam Parameter Politik Indonesia dan evaluasi arah kebijakan internal yang ingin mereka tempuh ke depan.
"Iya, mas. Keluar karena alasan kelembagaan," kata Adi Prayitno saat dikonfirmasi.
Adi menegaskan keluarnya PPI dari Persepi tidak terkait dengan hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis PPI, dimana hasilnya mirip dengan yang dirilis Poltracking Indonesia.
Diketahui, Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei elektabilitas cagub-cawagub di Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul 47,8 persen, disusul Pramono Anung-Rano Karno 38 persen dan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 4,3 persen.
"Alasan kami sepenuhnya terkait internal organisasi. Tidak ada masalah apa pun yang berkaitan dengan survei Jakarta," ujarnya
Sementara lembaga Voxpol Center Research and Consulting juga menyatakan pengunduran diri dari Persepi. Surat pengunduran diri Voxpol menyebar di kalangan media, dan kemudian dikonfirmasi oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
Pangi memastikan bahwa lembaganya telah menyampaikan pengunduran diri dari keanggotaan Persepi.
"Melalui surat ini, kami, Voxpol Research and Consulting, menyatakan keluar dari keanggotaan Persepi," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Voxpol tidak mencantumkan alasan jelas dalam surat pengunduran diri dari lembaga yang menaungi lembaga survei dan riset di Indonesia itu.
Saiful Mujani, salah satu anggota Dewan Etik Persepi, membenarkan mundurnya Voxpol dan PPI dari keanggotaan Persepi. "Betul. Sudah menerima," ujarnya
Dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
Sanksi dijatuhkan setelah Persepi menyelesaikan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.
"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," dikutip dari rilis Persepi.
Dalam survei LSI menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 dengan 41,6 persen. Disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen dan Dharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6 persen.
Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan menggunakan metode multistage dengan tingkat margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara Poltracking Indonesia menyebutkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono mencapai 51,6 persen.
RK-Suswono unggul dari paslon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Lalu di urutan ketiga ada Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9 persen.
Survei Poltracking dilakukan pada 10-16 Oktober 2024 terhadap 2.000 responden warga DKI yang memiliki hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Survei itu menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
