DPR Usul Perlu Ada Area Khusus Jemaah Haji dan Umroh di Bandara Soetta
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko mengusulkan adanya revitalisasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten. Menurut dia, perlu ada area khusus di Bandara Soetta bagi jemaah haji dan umroh karena berbeda dari penumpang biasa.
“Jemaah haji dan umroh memiliki persiapan spiritual dan fisik yang lebih intensif. Mereka seharusnya mendapat ruang yang tenang dan nyaman tanpa terganggu hiruk-pikuk aktivitas wisatawan lainnya,” kata Sudjatmiko di Gedung DPR RI pada Kamis, 7 November 2024.
Anggota DPR RI, Sudjatmiko
- Istimewa
Dengan menyediakan ruang khusus bagi jemaah haji dan umroh, kata dia, pihak bandara dapat meningkatkan layanan bagi jamaah, yang jumlahnya sangat banyak setiap tahunnya dari Indonesia.
“Jumlah jemaah haji dan umroh dari Indonesia sangat besar. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, sudah seharusnya bandara di Indonesia memberi perhatian khusus pada kenyamanan mereka,” jelas dia.
Kata dia, kebijakan ini akan menjadi upaya pemerintah mendukung meningkatkan pelayanan haji dan umroh yang profesional. Selain Bandara Soetta, kata dia, tentu bandara besar lainnya juga perlu ditingkatkan pelayanannya bagi jemaah haji dan umroh, termasuk standar keamanan dan kelayakan layanan.
“Kami berharap, bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu dapat segera mengimplementasikan area khusus ini. Kami ingin jemaah yang sudah fokus untuk beribadah mendapat dukungan penuh dari segi fasilitas. Jangan sampai mereka merasa terganggu karena tidak adanya fasilitas khusus di bandara,” ungkapnya.
Maka dari itu, Sudjatmiko berharap pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan dan operator bandara agar segera merespons kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umroh di Tanah Air.
“Saya harap sebagai pilot project dapat awal diterapkan pada Bandara Soetta berlanjut kepada bandara embarkasi haji lainnya,” pungkasnya.
Mendagri Bakal Revisi UU Ormas: Banyak yang Kebablasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi undang-undang terkait organisasi masyarakat (ormas).
