Prabowo Minta Pemerintah Daerah Hemat Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Ilham

Bogor, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran.

Prabowo: Rakornas Perdana Bareng Pimpinan Daerah sangat Startegis

Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemda yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2024.

"Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan," kata Bima Arya usai mengikuti acara tersebut.

BPKP Temukan Anggaran Tak Efektif di Pemda, Nilainya Capai Rp 141 Triliun

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Photo :
  • VIVA/Rahmat Ilham

Bima Arya menjelaskan, ada laporan bahwa potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif. Ditegaskan, banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan dan bisa dihemat.

Presiden Prabowo, lanjut Bima, menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

“Beliau pun memerintahkan kepada seluruh aparat TNI, Polri, dan semua untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program agar sampai kepada rakyat," ujarnya. 

Bima Arya juga menerangkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan laporan-laporan yang diterima dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ada hal-hal yang seharusnya bisa dihemat, ada hal-hal yang bisa ditindak. Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara,” jelas dia.

Jaksa Agung Perintahkan Anak Buahnya Perbaiki Sistem di Pemda Setelah Usut Korupsi

Selain itu, lanjut dia, Presiden Prabowo juga menyampaikan akan melakukan langkah-langkah persuasif. "Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum, kira-kira begitu," imbuhnya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh

BPKP: Kecurangan Pemerintah Daerah Banyak Manipulasi Anggaran

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh membeberkan bentuk kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut dia, paling ba

img_title
VIVA.co.id
7 November 2024