Budi Gunawan Minta Kepala Daerah Hati-hati Buat Kebijakan yang Berpotensi Timbulkan Gejolak
- Tangkapan Layar YouTube Kemendgri
Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Budi Gunawan alias BG menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh kepada daerah di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.Â
Salah satunya yaitu BG minta kepala daerah agar berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat.
BG menyampaikan demikian dalam paparannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.
"Berhati-hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah," kata BG.
Menkopolkam Budi Gunawan.
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Kedua, kata dia, seluruh kepala daerah harus meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pun, menurut dia, penting juga sinergi dan koordinasi yang baik antar Forkopimda di daerah.
"Yang keempat, menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yang benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," jelas eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Lebih lanjut, dia menilai masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam program yang akan dicanangkan pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat bisa membantu stabilitas di daerahnya masing-masing.
"Ketika masyarakat dilibatkan dan merasa manfaat langsung dari berbagai program-program yang dicanangkan pemerintah, mereka akan mendukung dan bisa menjadi mitra yang positif bagi pemerintah daerah untuk membantu menjaga stabilitas di daerah masing-masing," ujar dia.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
