Rapat Kerja Perdana dengan Komisi XII DPR RI, Menteri LH Paparkan Program Strategis 2025
- VIVA/Muhammad AR
Bogor, VIVA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis 2025.
Hal itu disampaikan Hanif Faisol dalam Rapat Kerja Perdana yang digelar Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Selain memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis 2025 juga dibahas progres dan evaluasi pelaksanaan program 2024.
Ilustrasi sampah.
- VIVA.co.id/Hari Fauzan
Dalam program kerja 100 hari, Hanif Faisol akan mencoba membangun quick win untuk menumbuhkembangkan perhatian masyarakat kepada lingkungan hidup.
Rencananya, KLH/BPLH akan membangun 5 ribu Bank Sampah, kemudian beberapa TPA serta 3 TPST. Ia juga akan mengambil langkah penyelesaian sampah di Jakarta yang tertimbun di TPST Bantargebang ada 55 juta ton dengan tinggi hampir 50 meter.
"Bersama Pemprov DKJ dan Kementerian terkait, kami akan coba menyelesaikan dulu sampah 55 juta ton. Kemudian metannya akan dikelola, yang mudah-mudahan ada sirkular ekonomi yang terbangun," katanya.
Sementara penyelesaian sampah harian di Jakarta yang muncul mencapai 7,5 ribu ton akan dibagi dari hulu sampai hilir. Melalui Extended Producer Responsibility (EPR) turut membangun unit Bank Sampah.
Ilustrasi truk sampah.
- ANTARA/Risky Andrianto
Hanif Faisol juga telah menghentikan impor plastik karena ketersediaan cukup melimpah, namun tidak terpilah. Selanjutnya, pembatasan impor daur ulang kertas.
"Beberapa kegiatan juga telah mulai dilakukan, melarang seluruh kawasan-kawasan untuk membuang sampah organik pada TPST Bantargebang dan wajib mengelola secara mandiri, karena ecoprenuer sudah terbangun, ada Black Soldier Fly (BSF) atau maggot dan lain-lain yang sudah berkembang di Jakarta," imbuhnya.
Selain itu, Hanif berencana meningkatkan penerimaan dengan kerja sama pembayaran berbasis kinerja terhadap pengurangan GRK dan penyelesaian Comitment Agreement RBCA Norwegia untuk kinerja pengurangan emisi.
Kemudian, uji coba penerapan MRA Indonesia-Jepang senilai 15 triliun rupiah, penguatan pemantapan diplomasi bilateral/multilateral untuk kerja sama pembayaran berbasis kinerja pengurangan emisi, penanganan polusi udara Jabodetabek, dan penataan lingkungan Sungai Cipinang, Jakarta.
Termasuk, lanjut Hanif, penguatan penegakan hukum lingkungan hidup melalui penerapan denda administrasi terhadap pelaku usaha.
"Ini telah dijalankan begitu kami dilantik, seperti TPA liar sudah ditutup dan menangkap pelaku dari pengelolaan sampah liar tersebut dan sudah menjadi tersangka," kata Hanif.
Dalam paparannya, Hanif juga menyampaikan beberapa poin program strategis lima tahun ke depan di antaranya adalah perdagangan karbon, penanganan sampah Jakarta dan 12 kota sasaran Perpres 35/2018.
Kemudian, penghentian importasi sampah plastik dan pengurangan importasi sampah kertas dan daur ulang. Penanganan polusi udara Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, dan kota besar lainnya.
Selanjutnya, perpercepatan perizinan (persetujuan lingkungan). Penataan dan penegakan hukum untuk perbaikan tata kelola lingkungan.
"Ada 6 program unggulan dari mulai kali bersih, langit biru, Indonesia hijau, pantai lestari, gambut lestari, dan Adipura," urainya.
Diakhir paparannya, Hanif menyampaikan dukungan kepada Komisi XII terkait tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk operasional program-program KLH/BPLH tahun 2025.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan, rapat kerja perdana ini beragendakan perkenalan dengan Menteri LH/Kepala BPLH beserta jajarannya. Selain itu, Menteri LH juga menyampaikan beberapa program, struktur kelembagaan baru dan juga prioritas yang akan dikerjakan.
"Saya pikir tadi berjalan baik dan rapat pertama yang merupakan pondasi untuk seterusnya. Ini masih panjang, 5 tahun ke depan. Programnya bagus kami dukung, ada tambahan dana tadi kami dukung," kata Bambang.
Momen DPR Kritik Kinerja Era Menkominfo Era Budi Arie yang Tidak Blokir Situs Judol
Dia mempertanyakan terkait kinerja pengawasan pemblokiran situs judi online atau judol yang terjadi pada era Budi Arie.
