Sambangi KPK Hari Ini, Maruarar Sirait: Kami Minta Bantuan Buat Sistem Pencegahan Korupsi
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran kementeriannya menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 5 November 2024. Dia mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk meminta bantuan dibuatkan sistem pencegahan korupsi di Kementerian PKP.
"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami," ujar Maruarar Sirait kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 5 November 2024.
Maruarar datang ke KPK ditemani oleh wakil menterinya, Fahri Hamzah beserta jajaran Kementerian PKP. Mereka melakukan diskusi bersama pimpinan KPK selama kurang lebih dua jam.
![[dok. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024]](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2024/11/04/6728ab6c9ef7e-swasta-mau-sumbang-tanah-di-program-3-juta-rumah-menteri-ara-usul-fleksibilitas-aturan_663_372.jpg "[dok. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024]")
[dok. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024]
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Dia menjelaskan bahwa permintaan bantuan kepada KPK pun dikabulkan. Kementerian PKP juga meminta kepada KPK untuk membantu personalia menjadi inspektorat di Kementerian PKP.
"Kami meminta personalia untuk menjadi inspektorat khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di Kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK," kata Maruarar.
Tak lupa, Maruarar juga turut meminta bantuan yang sama dengan KPK kepada Kejagung RI.
Kemendagri Koordinasi dengan KPK dan Polri Terkait Keberadaan Sahbirin Noor
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara mengenai keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor saat ini. Kemendagri akan berkoordinasi dengan
