Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta, Kementerian PU Terapkan Environmental Remediation
- Kementerian Pekerjaan Umum
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk meninjau pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta (Giant Sea Wall) Tahap A DKI Jakarta. Kunjungan dilakukan di Plaza Kalibaru, Stasiun Pompa Ancol Sentiong dan Tanggul Pantai Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).
Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur pengaman pantai utara Jakarta ini dilakukan karena masyarakat pesisir utara selalu terancam akan bencana banjir rob yang diakibatkan oleh penurunan permukaan tanah (land subsidence), dan tingginya aktivitas pengambilan air dari dalam tanah.
“Kita berupaya agar menyelamatkan jiwa manusia, jiwa masyarakat saudara-saudara kita yang telah menghuni lokasi ini dari dulu. Saya sebagai Menko Infrastruktur, ingin meyakinkan Bersama-sama dengan Menteri PU dan jajaran agar pembangunan ke depan itu selalu diorientasikan pada upaya meningkatkan keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat,” kata Menko AHY.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PU dan stakeholder terkait terus berupaya untuk melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation) untuk menanggulangi dampak banjir rob. Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II.
Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir. Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Serta, dilakukan normalisasi sungai ciliwung dan pembangunan sudetan sungai ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah.
“Kita berupaya agar ada supply air bersih yang dapat mensupport kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami memastikan SPAM Jatiluhur dapat memberikan supply kurang lebih 3.200 liter per detik, serta SPAM Karian di Banten juga dapat segera beroperasi supaya menambah supply air bersih. Sehingga, masyarakat dapat mengurangi aktivitas pengambilan air dari dalam tanah,” tambah Menko AHY.
Menteri PU Dody Hanggodo menerangkan, dalam upaya penanggulangan banjir rob dan land subsidence, Kementerian PU juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Terlebih, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi. Sebab, mereka yang memiliki kewenangan terkait area. Kemudian, Kementerian PU akan mempersiapkan infrastruktur penyediaan air bersihnya. Dan perlu kerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk membangun jaringan atau saluran ke masing-masing rumah,” terang Menteri Dody.
“Demikian juga dengan air limbah dari masyarakat, yang juga akan kita olah supaya sanitasi di DKI Jakarta lebih sehat dan terjaga,” tambah Menteri Dody.
Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km. Dan kemudian dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km. Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.
Sementara itu, apabila land subsidence terus berlangsung, maka akan dilaksanakan pembangunan Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall). Tanggul laut Tahap B ini diproyeksikan akan mereduksi area banjir seluas 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.
“Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” tandas Menteri Dody.
Turut hadir mendampingi Menteri Dody dan Wamen Diana, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono, dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.
